Tanggung Jawab Terhadap Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Risiko kecelakaan kerja merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama bagi PT Pertamina EP. Sebagai wujud tanggung jawab terhadap tenaga kerja, PT Pertamina EP senantiasa menempatkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai faktor yang utama. Hal ini merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasi yang bertanggung jawab.

Keselamatan Kerja Sesuai rencana strategis PT Pertamina EP untuk menjadi perusahaan minyak dan gas berkelas dunia (World Class Company), fungsi HSE telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mendukung Operating Excellence di tahun 2014 dengan indikator:

  1. Tanpa Kecelakaan (Zero Accident)
  2. Ramah Lingkungan (Zero Discharge, Zero Flaring dan Konservasi Energi)
  3. Tanpa Gangguan Operasi
  4. Tanpa Penyakit Akibat Kerja

Perusahaan sangat memahami bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu, transformasi Pertamina EP juga bertujuan untuk menjadikan kesehatan, keselamatan dan lindungan lingkungan (Health, Safety & Environtment – HSE) sebagai budaya perusahaan melalui program HSE Excelence yang dimulai dengan HSE Short Term Program.

Tim HSE Short Term Program yang dibentuk melalui SP Presiden Direktur nomor 158/EP000/2011-S0 bertugas untuk melaksanakan tujuan tersebut melalui implementasi program PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja), SIKA (Surat Ijin Kerja Aman), HSE Passport, dan komite HSE.

PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja) Sistem PEKA telah dikembangkan sebelumnya di region Jawa dengan nama RED CARD yang kemudian secara nasional diganti menjadi PEKA sekaligus menyesuaikan dengan PT. Pertamina (Persero). Sistem ini berjalan secara online dan offline (PEKA Box).

SIKA – HSE Passport – Komite HSE SIKA (Surat Ijin Kerja Aman) sudah diimplementasikan hampir di sebagian besar lapangan PT Pertamina EP namun beberapa belum dipahami dengan baik dan dilakukan sesuai prosedur.

Sistem Manajemen HSE Kontraktor Aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan yang menjadi perhatian tidak hanya pada sisi PT Pertamina EP saja. Perusahaan juga memperhatikan keutamaan aspek tersebut dari sisi para penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam mata rantai pasokan kegiatan operasi perusahaan. PT Pertamina EP mengharuskan setiap PBJ melakukan pengelolaan aspek K3LL dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan baik. Perusahaan telah mengimplementasikan Sistem Manajemen HSE Kontraktor dengan dasar Pedoman Sistem Manajemen HSE Kontraktor No.A003/EP5000/2009-S0.

Kesehatan Kerja Untuk mewujudkan kesehatan kerja, Perusahaan melakukan upaya kesehatan pada proses bisnis, melakukan pelatihan P3K tingkat mahir, melakukan simulasi tanggap darurat medis, dan melakukan Workshop Kesehatan Kerja. Perusahaan juga melaksanakan Surveylance MCU pekerja serta menurunkan risiko dan kerugian kesehatan pekerja dalam rangka tetap menjaga dan membina kesehatan pekerja agar tetap sehat selama bekerja dan setelah pensiun.

Layanan Kesehatan Dalam aspek kesehatan, Perusahaan melakukan kerjasama dengan pusat kebugaran untuk menyelenggarakan program preventif bagi pekerja yang memiliki risiko kesehatan. Sedangkan untuk kebutuhan kesehatan pekerja dan keluarga, Perusahaan menjalin kerjasama dengan 48 Rumah Sakit yang tersebar di wilayah operasi perusahaan.

Serikat Pekerja Perusahaan berkomitmen untuk mendukung kebebasan pekerja untuk berserikat. Oleh karena itu, perusahaan mengakui keberadaan Serikat Pekerja Pertamina EP yang dibentuk oleh para pekerja yang keberadaannya terdaftar pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan No. 570/V/P/I/2009 tanggal 22 Januari 2012. Serikat pekerja Pertamina EP memiliki visi untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan dalam lingkup kesetaraan.

Perjanjian Kerja Bersama  Perusahaan bersama Serikat Pekerja menandatangani Perjanjian Kerja Bersama periode 2010-2012 pada 22 Desember 2010. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja serta lebih mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dengan Serikat Pekerja. PKB ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Ketua Umum Serikat Pekerja dan disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.